

Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah ramai, akibat aksi penolakan sejumlah warga terhadap pembukaan lahan pertambangan andesit untuk proyek Bendungan Bener. Tak disangka, rupanya pertambangan andesit di wilayah Desa Wedas itu belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat.
CNBC Indonesia mencoba menelusuri perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan andesit untuk kebutuhan Proyek Bendungan Bener yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwasanya Desa Wadas tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Desa Wadas tidak ada IUP,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/2/2022).
Sayangnya Sunindyo belum bisa menjabarkan rinci perihal adanya pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tersebut. Ia beralasan belum ada informasi lanjutan mengenai hal itu karena pihaknya juga belum melihat situasi di lapangan.
Sunindyo juga belum bisa mengomentari lebih jauh atas adanya pengukuran lahan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagai bagian dari proyek Bendungan Bener itu. Yang terang, kata Sunindyo kegiatan pertambangan baik mineral maupun batu bara harus memiliki IUP. “Wajib dong (memiliki IUP),”
Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, menyatakan bahwa seharusnya, kegiatan pertambangan andesit itu dihentikan. Hal itu mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Yang mana amar putusannya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ungkap Fanny, Kamis (10/2/2022).
Adapun berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan. “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti spesial kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya”, tandasnya.(dbs) (hajinews)
Tekanan Baru Dunia Digital Marketing 2026: Biaya Iklan Meningkat dan Strategi Bisnis Diuji
31 Des 2025 | 534
Memasuki tahun 2026, dunia digital marketing menghadapi fase yang semakin menantang. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara bisnis menjangkau konsumen, namun di balik ...
Meningkatkan Profit Melalui Forex dan Trading yang Efektif
4 Jun 2025 | 339
Di dunia investasi, istilah forex dan trading bukanlah hal yang asing lagi. Banyak orang berusaha untuk mengembangkan portofolio mereka melalui bisnis ini, mendapati bahwa dengan ...
Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Transparansi Kebijakan Fiskal dan Moneter
28 Feb 2025 | 376
Kepercayaan publik adalah salah satu elemen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter, transparansi memainkan peranan penting dalam ...
Mengintip Panorama Bawah Laut Wakatobi yang Keindahannya Mendunia
19 Maret 2022 | 1255
Wakatobi adalah salah satu lokasi paling baik untuk anda yang mempunyai minat buat mengeksplorasi alam bawah lautnya yang kaya. Tempat wisata ini pun jadi tempat tujuan wajib untuk kalangan ...
Membangun Bisnis MLM Pemula dengan Obat Kesehatan: Kunci Sukses di Era Digital
11 Jun 2025 | 547
Pada era digital ini, banyak orang mulai tertarik untuk memulai bisnis dengan model Multi-Level Marketing (MLM). Salah satu sektor yang menjanjikan dalam bisnis ini adalah obat kesehatan. ...
Langkah Darurat Saat MG S5 EV Overheating di Jalan agar Kendaraan Tetap Aman dan Stabil
18 Jun 2026 | 227
Kendaraan listrik menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional. Operasional yang lebih senyap, distribusi tenaga yang responsif, serta ...