Kunjungan Presiden Joko Widodo ke IKN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai status pembangunan infrastruktur dasar penunjang kawasan Pusat Pemerintahan Nusantara IKN. Salah satunya adalah Bendungan Sepaku Semoi di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Menurut Basuki, bendungan di Kabupaten Sepaku itu akan menjadi bagian dari infrastruktur penyediaan air baku dan kebutuhan pengendalian banjir di Ibu Kota Negara Kepulauan itu.

Bendungan pencegah banjir
Bendungan Sepaku Semoi akan menjamin ketersediaan air baku IKN hingga 2030. Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu akan ditambah ke depannya. Sedangkan untuk jaringan drainase IKN sedang dibangun untuk digunakan penanganan banjir. Bendungan 10,6 juta m3 tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal sebagai infrastruktur penyediaan air baku 2.500 liter per detik bagi IKN Nusantara. Selain itu, bendungan Sepaku Semoi memiliki efisiensi pengendalian banjir sebesar 55,26% di wilayah IKN Nusantara. Kontrak tersebut menyatakan bahwa bendungan diharapkan selesai pada akhir 2023, meskipun pengerjaannya akan dipercepat. sehingga penimbunan awal sudah dimulai awal 2023. Nanti vegetasi akan lebih banyak dan lereng akan lebih lunak.

Progress pembangunan bendungan
Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi saat ini sudah mencapai tingkat kemajuan 74,32%. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pembangunan Dodger, bendungan utama, pelimpah, bangunan pengambilan, pekerjaan hidromekanik, dan pekerjaan kelistrikan. Kontrak tahun senilai Rp 556 miliar digunakan untuk membangun Bendungan Sepaku Semoi, dan kontraktor pelaksananya adalah PT. Brantas Abipraya, bersama dengan PT. Sacna dan PT. BRP (KSO).

Instalasi air
Kementerian PUPR sedang membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi yang berkapasitas 5.000 liter/detik untuk kebutuhan air baku, selain bendungan yang berkapasitas 3000 liter/detik.
Intake Sungai Sepaku dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi juga akan membantu percepatan penyediaan air baku di IKN agar kedepannya terintegrasi sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya. Bersama Menteri Basuki, Presiden Jokowi meninjau infrastruktur dasar yang mendukung KIPP IKN Nusantara, antara lain kawasan Titik Nol Nusantara yang menjadi acuan koordinat pembangunan kompleks istana negara, infrastruktur IKN, gedung pemerintahan, dan tahap pembangunan selanjutnya. .

Kawasan pembibitan
Kemudian, Presiden Jokowi mengunjungi kawasan pembibitan Mentawir yang dimaksudkan sebagai bagian dari program rehabilitasi hutan di sekitar IKN Nusantara, serta Pengembangan Lahan yang akan dipetakan ke dalam kawasan KIPP.

Kementerian PUPR mengajak kejaksaan RI
Kejaksaan RI juga diminta Kementerian PUPR untuk meninjau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Kaltim. Bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Amir Yanto, Irjen Kementerian PUPR, T. Iskandar, melakukan koordinasi dan penilaian lapangan di lokasi pembangunan IKN. Proyek Tol IKN segmen Karangjoang - KKT, Karingau (3A), Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol, dan apartemen pekerja konstruksi semuanya menjadi subjek tinjauan lapangan. Pemimpin aula dengan proyek pembangunan memberikan gambaran singkat tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi selama kegiatan proyek mengekspos.

Bantuan dari pihak-pihak terkait sangat penting bagi keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. Ia memberikan respon yang baik terhadap niat baik Hourtel terkait komitmennya terhadap inisiatif pengembangan strategis Kementerian PUPR. Kementerian PUPR cukup sibuk dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semua pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu dan dengan fokus pada kualitas dan estetika, serta harus bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dalam rangka mengamankan pembangunan strategis terkait dengan dukungan infrastruktur PUPR dan memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan, koordinasi dilakukan sebagai landasan untuk bekerja secara cepat dan tepat.

Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Intelijen, menyampaikan arahan singkat kepada karyawannya yang mendorong mereka untuk bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan mendukung pekerjaan proyek yang sedang berlangsung dari sudut pandang hukum. Jika ada masalah hukum, direktur pusat juga dapat berbicara langsung dengan Kejaksaan Tinggi atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal sebelum menghubungi Direktorat D Pengembangan Strategis Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia. Ia mengklaim Kementerian PUPR dan kejaksaan bekerja sama membangun infrastruktur negara melalui kegiatan ini.