Anies Baswedan Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace, Tegaskan Pentingnya Menjaga Prinsip Bebas Aktif

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu menjadi perhatian publik, terutama ketika menyangkut prinsip dasar politik luar negeri yang telah lama dijunjung tinggi oleh bangsa ini. Baru-baru ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pandangan kritis terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), sebuah lembaga yang diklaim sebagai forum perdamaian internasional dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam pernyataannya, Anies menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam lembaga tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara serius. Ia bahkan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan menarik diri dari forum tersebut apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Menurut Anies, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga posisi diplomasi yang independen. Prinsip Bebas Aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia bukan sekadar slogan politik, tetapi merupakan komitmen yang berakar kuat dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap langkah diplomasi yang diambil oleh pemerintah harus senantiasa selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Anies menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya sekadar hadir dalam setiap forum internasional tanpa mempertimbangkan konsistensi nilai yang mendasarinya. Kehadiran dalam lembaga global harus didasarkan pada prinsip keadilan, kedaulatan, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Anies menyoroti adanya kontradiksi yang menurutnya cukup mencolok antara tujuan Board of Peace yang mengusung misi perdamaian dunia dengan situasi geopolitik yang terjadi saat ini. Ia menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran yang terjadi di tengah proses negosiasi yang sebenarnya menunjukkan perkembangan positif.

Anies mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang mengusung nama “perdamaian” dapat tetap berjalan seolah tanpa masalah ketika pemimpinnya justru terlibat dalam tindakan militer yang dinilai banyak pihak berpotensi melanggar hukum internasional. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan dilema moral bagi negara-negara yang menjadi bagian dari lembaga tersebut.

Ia juga menyoroti bahwa serangan tersebut dilakukan tanpa mandat dari United Nations. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai legitimasi tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam pandangan Anies, Indonesia perlu menunjukkan sikap yang tegas dan konsisten dalam menyikapi situasi tersebut. Ia menilai bahwa momentum peristiwa ini dapat menjadi alasan yang kuat bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali posisinya dalam Board of Peace.

Menurutnya, keluar dari forum tersebut bukan berarti Indonesia menolak upaya perdamaian global. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga integritas diplomasi dan memastikan bahwa setiap keterlibatan internasional benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum internasional.

Anies juga mengingatkan bahwa prinsip Bebas Aktif tidak berarti Indonesia harus selalu hadir di setiap meja diplomasi dunia. Prinsip tersebut justru menuntut Indonesia untuk bersikap mandiri, objektif, dan selektif dalam menentukan forum internasional yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia.

Lebih jauh, ia mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk kembali mengingat warisan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, yaitu semangat solidaritas global yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955. Peristiwa bersejarah yang berlangsung di Bandung tersebut menjadi simbol perlawanan negara-negara berkembang terhadap dominasi kekuatan besar sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dalam hubungan internasional.

Semangat yang dikenal sebagai Spirit of Bandung itu, menurut Anies, seharusnya tetap menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa kini. Indonesia tidak boleh kehilangan identitas diplomasi yang selama ini dikenal berani menyuarakan keadilan dan perdamaian dunia.

Di akhir pernyataannya, Anies mengajak publik untuk merenungkan secara mendalam posisi Indonesia di panggung global. Ia menegaskan bahwa keberanian untuk mengambil sikap yang konsisten terhadap nilai dan prinsip bangsa merupakan bagian penting dari menjaga martabat Indonesia di dunia internasional.

Bagi Anies, keputusan untuk keluar dari Board of Peace bukanlah bentuk sikap anti-perdamaian. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat menjadi pernyataan tegas bahwa Indonesia tetap setia pada prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian yang telah menjadi fondasi berdirinya bangsa ini.

Dengan menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut, Indonesia diharapkan tetap mampu memainkan peran penting sebagai negara yang dihormati dalam upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.