Mendingan Juga Mudik Saja

BANYAK orang yang marah melihat keadaan. Ekonomi sulit. Kehidupan morat-marit. Pandemi Covid-19 entah sampai kapan berakhirnya. Dengan segala problematika yang ditimbulkannya. Dengan kebijakan PPKM yang terus berlanjut. Lalu terjadi pula kelangkaan beberapa barang kebutuhan pokok. Semua ini seakan sudah jadi azab tersendiri bagi rakyat yang tidak tahu apa salahnya. Sehingga mereka pasrah saja. Karena tidak punya tempat mengadu.

Sekarang, beberapa pengamat mengingatkan. Bahwa sejumlah persoalan hidup yang dirasakan rakyat saat ini akan meningkatkan “distrust” (ketidakpercayaan) anak bangsa terhadap pemerintah. Sebut saja misalnya kelangkaan minyak goreng. Sehingga harganya pun melambung tinggi. Begitu juga kelangkaan dan melambungnya harga kedele. Sehingga produsen tempe dan produk yang berbahan kedele lainnya dibuat kalang kabut.

Sejumlah persoalan lain juga membuat rakyat mengelus dada. Seperti penderitaan warga desa Wadas yang digerudug ratusan satuan polisi bersenjata lengkap. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terus mengundang polemik. Masalah vaksin dan swab anti-gen maupun PCR yang terkesan dipaksakan. Keharusan seluruh warga negara memiliki BPJS, agar dapat mengakses pelayanan publik.

Selain itu, beberapa kebijakan Kemenag yang sepertinya hanya diarahkan kepada umat Islam. Yang mengekang aktifitas keagamaan mereka. Mulai dari kebijakan pengunduran hari besar Islam dari tanggal semestinya. Jama’ah masjid harus berjarak 1 meter antara satu dengan yang lain. Lansia di atas 60 tahun sholat di rumah saja.

Terakhir, aturan penggunaan pengeras suara. Berikut tudingan radikal-radikulnya yang tidak pernah diarahkan kepada penganut agama lain. Masalah penganggguran, kemiskinan dan banyak hal lainnya.

Semua itu seperti tidak disadari pemerintah mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap segala kebijakan yang dijalankannya. Karena segala bentuk protes tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Seperti bunyi pepatah: biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

Tadi pagi, saya berbincang dengan seorang sahabat. Soal kondisi kehidupan anak bangsa di negeri yang katanya kaya raya. Negeri yang orang bilang tanah surga. Di mana tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Seperti lirik lagu Koes Plus yang begitu terkenal itu. Tapi rakyatnya menjerit karena dihimpit kesulitan hidup yang tidak terperi.

Bagi mereka yang pernah merasakan hidup di era awal 1960-an, kondisi kehidupan sekarang dianggap sama dan sebangun dengan situasi di kala itu. Ketika pemerintahan Presiden Soekarno begitu dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan tokoh-tokoh bangsa – khususnya para pemimpin Islam yang anti-komunis – banyak yang ditangkapi. Dipenjarakan dalam jangka waktu yang tidak jelas. Tanpa proses pengadilan. Apalagi bagi mereka yang dituding terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

“Antri sejumlah barang kebutuhan pokok waktu itu juga terjadi di mana-mana,” kata sahabat saya.

“Oya?” Sebenarnya saya tidak terkejut.

“Ya. Bahkan waktu itu lebih parah.”

Beberapa informasi seputar kondisi politik dan ekonomi kala itu tentu membuat kita cukup tercengang. Karena kondisinya sebagian dapat kita saksikan dan kita alami sekarang.

Di era demokrasi terpimpin Soekarno, banyak orang yang terkapar secara ekonomi. Tapi di saat yang sama terdapat segelintir orang yang justru jadi makmur dan kaya raya. Karena berhasil mendekat ke tampuk kekuasaan. Karena berhasil memperoleh sejumlah konsesi proyek tertentu. Karena rakus juga dan tidak pernah berpikir tentang kehidupan rakyat yang makin sengsara.

Sebuah tulisan Wartawati senior Nanik S. Deyang hari-hari ini beredar di berbagai platform media. Yang bicara tentang para taipan dan konglomerat Cina pengusaha batu bara yang bisa menghasilkan uang sampai Rp 500 triliun setahun. Sehingga, katanya, dengan kekuatan uang mereka bisa dengan mudah mengendalikan partai.

Mengutip ekonom senior Faisal Basrie, Nanik menulis: “Dan bagi mereka kecil jika hanya mengeluarkan uang 50 triliun untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka inginkan.”

Sebegitu parahnyakah?

Di era 1960-an itu, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak luar biasa. Berbarengan dengan inflasi yang meningkat tidak karu-karuan. Bahkan sampai beberapa ratus persen. Hal ini diperparah lagi oleh kelangkaan sejumlah barang kebutuhan pokok. Sehingga menjadi pemandangan yang umum di mana-mana. Ketika rakyat harus antri untuk dapat membeli beberapa barang kebutuhan tertentu.

Yang cukup menarik, bagaimana pemerintah terus mengumbar semangat revolusi yang kian kebablasan. Ambisi Presiden Soekarno agar Indonesia tampil merdeka secara ekonomi dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dengan melakukan kebijakan pembatasan masuknya modal asing. Sementara kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam kaitan dengan itu semakin jongkok.