rajabacklink
Kebijakan BPJS Semau-maunya

Kebijakan BPJS Semau-maunya

22 Feb 2022
1436x
Ditulis oleh : Admin

JUAL beli tanah harus dilengkapi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan ? Ini namanya pemaksaan. Apa relevansi antara jual beli dengan asuransi kesehatan? Dokumen terpenting dari jual beli tanah adalah bukti kepemilikan tanah dan identitas para pihak, mungkin ditambah dengan bukti penunjang seperti persetujuan istri, PBB, NPWP atau pernyataan tidak sengketa. Dilakukan di kantor PPAT/Notaris. Semua itu jelas relevan. Menambah persyaratan BPJS Kesehatan sama sekali berlebihan dan tidak relevan.

Berlakunya ketentuan melampirkan foto kopi kartu BPJS terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022. Dasarnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan ketentuan Kementrian ATR/BPN No. HR. O2/164-400/II/2022 yang ditandatangani Dirjen PHPT Kementrian ATR/BPN.

Ini namanya kebijakan semau-maunya. Promosi program BPJS yang “nebeng” ke urusan tanah. Mengindikasi ada lampu kuning atau merah dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan sehingga perlu merambah ke ruang yang bukan bidangnya. Jangan jangan esok isi bensin juga harus menunjukkan kartu BPJS. Perlu diaudit kembali keadaan keuangan BPJS saat ini.

Untuk aturan yang berdampak luas dan mengikat secara umum, Pemerintah tidak boleh membuat sembarang aturan atau kebijakan. Persoalan BPJS dan implikasi kepatuhan publik harus dibuat peraturan setingkat Undang-Undang. Artinya keterlibatan “wakil-wakil” rakyat harus ada. Negara yang berasas demokrasi dan menghormati hak-hak asasi selayaknya memaksimalkan keterlibatan rakyat dalam menentukan kebijakan.

Optimalisasi harus sejalan dengan korelasi. Jika tidak, maka rakyat lagi yang akan dibuat sulit. Bahwa BPJS adalah program nasional jelas iya, akan tetapi memaksakannya tentu keliru. Pada pelayanan RS atau layanan kesehatan lain yang membagi dalam layanan umum dan BPJS saja telah menunjukkan bahwa pada program ini ada kebebasan untuk melakukan pilihan. Kebebasan ini menjadi hilang ketika BPJS menjadi faktor dependen pada transaksi lain. Jual beli tanah, izin usaha, dan mengurus SIM misalnya.

Pemaksaan adalah khas rezim otoriter. Penindasan merupakan karakter penguasa kolonial. Tidak semua rakyat Indonesia mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Tapi ia akan selalu berhadapan dengan banyak layanan publik. Jika BPJS dipaksakan maka itu sama saja dengan penindasan atau pemerasan. Sebelumnya para pekerja juga mengalami “pemerasan” atau “penyanderaan” dengan Permenaker 2 tahun 2022 dimana dana JHT baru dapat diambil pada usia 56 tahun.

Inpres 1 tahun 2022 adalah kezaliman politik. Aturan ini juga merupakan kezaliman hukum. Rakyat yang memiliki “legal standing” dapat melakukan gugatan melalui Mahkamah Agung. Masalahnya adalah saat ini sudah terlalu banyak aturan rezim yang dibuat semau-maunya. Dan rezim itu sepertinya tidak peduli lagi dengan gugatan-gugatan. Baginya hukum telah menjadi mainan untuk memaksakan kepentingan.

Jual beli tanah dan rumah yang harus dilengkapi dengan kartu BPJS adalah satu cambukan kepada rakyat. Nampak sedang disiapkan untuk melakukan banyak cambukan dari berbagai peraturan yang membuat rakyat akan semakin tidak berdaya.  Sekurangnya 30 Kementrian siap menjadi algojo.

Rakyat ini bagai sedang berada di sebuah negara jajahan yang penjajahnya adalah bangsanya sendiri. Penjajah yang gemar dan nyaman untuk mengeksploitasi apapun yang dimiliki oleh rakyatnya itu. Tanpa rasa dosa dan bersalah. (*) -hajinews-

Berita Terkait
Baca Juga:
Pesantren Al Masoem

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Kurikulum Pesantren Modern Al Masoem Bandung

Pendidikan      

13 Mei 2024 | 656


Pesantren Modern Al Masoem Bandung menjadi salah satu pesantren modern di Bandung yang menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek secara komprehensif. Metode pembelajaran ini dianggap ...

Sosmed usaha frozen food

Promosi Efektif Melalui Sosmed Usaha Frozen Food Bersama Rajakomen.com

Tips      

5 Jun 2025 | 345


Di era digital seperti sekarang, promosi menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan sebuah usaha, termasuk usaha frozen food. Untuk memaksimalkan jangkauan pasar dan menjangkau ...

Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Mau Memandikan Bayi Baru Lahir

Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Mau Memandikan Bayi Baru Lahir

Tips      

6 Jun 2022 | 1347


Memandikan bayi yang baru lahir adalah tantangan yang cukup berat bagi orang tua, bukan hanya bagi orang tua yang baru pertama kali memiliki buah hati tetapi bagi orang tua yang sudah ...

Meningkatkan Engagement Dengan Konten Viral

Dari Viral ke Loyalitas: Langkah Praktis Meningkatkan Engagement dan Membangun Hubungan Jangka Panjang

Tips      

21 Maret 2025 | 374


Dalam era digital saat ini, strategi viral menjadi salah satu alat terpenting untuk menarik perhatian audiens. Konten viral memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dalam waktu singkat ...

Apa Saja Bahan Kain untuk Dibuat Hijab Segi Empat

Apa Saja Bahan Kain untuk Dibuat Hijab Segi Empat

Fashion      

20 Okt 2022 | 782


Salah satu bentuk hijab yang disukai wanita Indonesia adalah persegi panjang. Sekarang model dan motif hijab segi empat juga banyak. Mulai dari hijab simple, rawis, bercorak, dan diakhiri ...

agribisnis_s1_image

Biaya Pendidikan Kelas Reguler dan Non Reguler Per Semester Hanya 5 Juta untuk Agribisnis S1 Serta Info Kelas Karyawan di Bandung

Pendidikan      

19 Jan 2026 | 317


Dewasa ini, pesatnya pertumbuhan sektor pangan di Jawa Barat menuntut kehadiran tenaga ahli melalui program Agribisnis S1 guna menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks bagi ...

Copyright ©2026 WarungInformasi.com - All rights reserved