Fasilitas Untuk Jemaah Haji Indonesia Masih Kurang Memadai

Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk mengecek lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Komisi yang membidangi urusan agama ini pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengawal persiapan jemaah Indonesia menjalani puncak haji pekan depan.

Jemaah Haji Indonesia tiba di Jeddah

“Kami berharap Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji Indonesia mengkomunikasikan kepada Muassasah agar mempersiapkan secara maksimal fasilitas bagi jemaah haji Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, dikutip pada Minggu, 3 Juli 2022.

Sudah Mengecek Tenda

Diah sudah mengecek tenda bagi jemaah haji Indonesia di Arafah. Ia menemukan masih kurang memadainya fasilitas bagi jemaah Indonesia, di antaranya saluran air yang belum terpasang, dapur yang belum jadi, hingga kasur bagi jemaah yang ukurannya sangat kecil.

“Padahal biaya Masyair tahun ini naik. Tapi saya tidak melihat adanya peningkatan fasilitas bagi jemaah haji yang signifikan di Armuzna. Misalnya tidak ada penambahan toilet. Kasur yang terlalu kecil. Fasilitas tenda sebatas adanya AC baru,” kata Diah.

Komunikasi dengan Panitia Haji Arab Saudi

Calon jemaah haji akan menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah, yang akan jatuh pada Jumat, 8 Juli 2022, mendatang. Untuk itu, Diah mendorong agar Kemenag mengkomunikasikan kepada panitia haji Arab Saudi untuk meningkatkan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia.

“Karena walaupun ada tambahan biaya Masyair ternyata fasilitasnya tidak ada perbaikan atau penambahan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hanya AC yang menjadi tambahan,” kata Diah.

Dia berharap dengan sisa waktu yang ada, Kemenag bisa mengkomunikasikan persiapan fasilitas di Arafah dan Mina untuk memaksimalkan fasilitas yang bisa digunakan jemaah haji Indonesia. Selain itu, saat puncak haji pekan depan, semua fasilitas yang dibutuhkan jemaah haji sudah siap.

“Persiapannya harus dikawal sebaik mungkin dalam menghadapi haji akbar tanggal 8. Seminggu ini harus dikawal dan diawasi Kemenag,” kata Legislator dari Dapil Jawa Barat tersebut.