Masa jabatan seseorang dalam pemerintahan selalu akan berakhir, termasuk pejabat sekelas presiden. Ketika masa jabatannya mendekati akhir, seringkali kita melihat mereka sibuk mencari calon pengganti atau ikut campur dalam mempromosikan calon pemimpin baru. Namun, dibalik tindakan ini, seringkali terselip maksud tertentu yang tidak selalu jujur dan transparan. Artikel ini akan menggali lebih dalam fenomena ini.
1. Menutupi Kejahatan
Beberapa pejabat mungkin mencari pemimpin berikutnya untuk menutupi jejak kejahatan atau tindakan korupsi mereka. Dengan memastikan pemimpin baru adalah 'orang mereka', mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.
2. Mengatur Pejabat Selanjutnya
Terdapat kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin berikutnya untuk mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan demikian, mereka dapat terus mempengaruhi kebijakan tanpa harus berkuasa secara resmi.
3. Pertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat takut kehilangan pengaruh setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin berikutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap mempertahankan pengaruh di pemerintahan.
4. Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni
Pejabat dengan bisnis atau koneksi tertentu ingin memastikan pemimpin berikutnya tidak akan mengganggu bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka mencari calon yang melindungi kepentingan mereka.
5. Keluarga dalam Politik
Kadang-kadang pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin berikutnya. Ini memastikan kekuasaan dan pengaruh keluarga tetap terjaga.
Meskipun mencari pemimpin berikutnya adalah tindakan sah dalam sistem politik, kita harus tetap waspada terhadap praktik-praktik tersembunyi. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan dan pemimpin yang terpilih melayani kepentingan rakyat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang maksud tersembunyi, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara.
Tindakan Presiden Jokowi dalam cawe-cawe saat ini menimbulkan pertanyaan tentang maksudnya yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China. Ini memunculkan pertanyaan tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.
Nasi Kucing Menu Kuliner yang Unik Tapi Enak
29 Okt 2022 | 149
Salah satu tempat nongkrong anak muda yang murah adalah Warung Angkringan. Bahkan saat ini, angkringan dapat ditemukan di hampir setiap wilayah Indonesia. Setiap lokasi memiliki istilah ...
Persiapan Pernikahan Outdoor yang Berkesan dan Menyenangkan
3 Jul 2022 | 341
Mungkin anda adalah salah satu pasangan yang sedang mencari gedung pernikahan untuk acara resepsi, atau anda memimpikan suasana pernikahan layaknya di negeri dongeng? Sekarang ini marak ...
Indonesia Terapkan Merdeka Belajar, Apa Itu?
8 Maret 2020 | 957
Dalam upaya meningkatkan pendidikan nasional, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat konsep Merdeka Belajar. Lalu apa yang dimaksud Merdeka ...
Inspirasi Hijab untuk Remaja Masa Kini
28 Apr 2021 | 627
Kegiatan remaja masa kini memang seabreg walaupun masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tetapi kegiatan terus berjalan. Walaupun tetap beraktivitas tetapi harus tetap menjaga ...
Pie Susu Chandra: Oleh Kenikmatan Khas Bali yang Memikat Hati
17 Okt 2023 | 861
Bali, pulau yang terkenal dengan pantainya yang indah, kekayaan budaya dan kulinernya yang lezat. Saat berkunjung ke Bali, tak lengkap rasanya jika tidak membawa pulang oleh-oleh khas dari ...
Tidak Boleh Ada Setingkat Gubernur yang Ditunjuk Pemerintah, Menyalahi UUD 45
23 Jan 2022 | 631
Pakar hukum tata negara dari Unversitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, mengatakan otorita yang akan menjadi pengelola IKN Nusantara ini bisa menyalahi salah satu pasal dalam Undang-Undang ...