Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah ramai, akibat aksi penolakan sejumlah warga terhadap pembukaan lahan pertambangan andesit untuk proyek Bendungan Bener. Tak disangka, rupanya pertambangan andesit di wilayah Desa Wedas itu belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat.
CNBC Indonesia mencoba menelusuri perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan andesit untuk kebutuhan Proyek Bendungan Bener yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwasanya Desa Wadas tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Desa Wadas tidak ada IUP,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/2/2022).
Sayangnya Sunindyo belum bisa menjabarkan rinci perihal adanya pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tersebut. Ia beralasan belum ada informasi lanjutan mengenai hal itu karena pihaknya juga belum melihat situasi di lapangan.
Sunindyo juga belum bisa mengomentari lebih jauh atas adanya pengukuran lahan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagai bagian dari proyek Bendungan Bener itu. Yang terang, kata Sunindyo kegiatan pertambangan baik mineral maupun batu bara harus memiliki IUP. “Wajib dong (memiliki IUP),”
Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, menyatakan bahwa seharusnya, kegiatan pertambangan andesit itu dihentikan. Hal itu mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Yang mana amar putusannya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.
“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020,” ungkap Fanny, Kamis (10/2/2022).
Adapun berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan. “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti spesial kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya”, tandasnya.(dbs) (hajinews)
AHY Terpilih Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
16 Maret 2020 | 995
Partai Demokrat menggelar Kongres V pada tanggal 15 Maret 2020. Salah satu agenda penting dari KOngres tersebut adalah terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai ...
Prajurit TNI Banyak yang Gugur Di Papua
31 Jan 2022 | 708
Serangan brutal OPM telah membuat sejumlah anggota TNI Polri gugur. Dan yang belum lama ini korbannya adalah tiga prajurit dari Angkatan Darat. Tak terima dengan kejadian itu, pihak ...
Aneka Model Baju Atasan Wanita yang Sedang Trend
20 Okt 2022 | 232
Desain asli kemeja wanita lengan panjang terbaru adalah kemeja sederhana dengan lengan panjang siku. Lengan kemeja ini ditahan pada tempatnya dengan kancing dan tali, mencegah penguraian ...
Ada 3 Jenis Cinta yang Dilarang Dalam Syariat
9 Apr 2022 | 507
Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menerangkan perihal cinta , akan tetapi ada beberapa jenis cinta yang ternyata justru dilarang dan harus dihindari. Kenapa demikian? Dan ...
Keseruan Menyambut Natal dan Tahun Baru yang Tak Terlupakan
25 Des 2023 | 331
Menyambut tahun baru 2024 yang tak terlupakan biasanya dilakukan oleh hampir semua masyarakat dengan penuh semangat. Menyambut pergantian tahun adalah acara yang sempurna dengan melakukan ...
Inilah Tips Jual Mobil dengan Harga yang Menguntungkan
6 Feb 2020 | 1034
Mengganti kendaraan setiap tahun menjadi suatu keharusan bagi sebagian orang. Namun, biasanya harga jual kendaraan sangat berbeda jauh dengan harga pada saat membelinya. Hal ini tidak ...
